PPNI Pacitan : Maju, Profesional, Sejahtera PPNI Pacitan : Maju, Profesional, Sejahtera PPNI Pacitan : Maju, Profesional, Sejahtera

Pengertian perawat dan keperawatan

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Permenkes, 2010)

Keperawatan merupakan suatu bentuk layanan kesehatan professional yang merupakan bagian integral dari layanan kesehatan berbasis ilmu dan kiat keperawatan, yang berbentuk bio-psiko-sosio-spiritual komprehensif yang ditujukan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit, yang mencakup keseluruhan proses kehidupan manusia (Lokakarya keperawatan nasional, 1983)

Perawat adalah seorang yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan (UU kesehatan No 23 tahun 1992)

Jadi perawat merupakan seseoarang yang telah lulus pendidikan perawat dan memiliki kemampuan serta kewenangan melakukan tindakan kerpawatan berdasarkan bidang keilmuan yang dimiliki dan memberikan pelayanan kesehatan secara holistic dan professional untuk individu sehat maupun sakit, perawat berkewajiban memenuhi kebutuhan pasien meliputi bio-psiko-sosio dan spiritual.

Sumber: Asmadi (2005),Konsep Dasar Keperawatan, EGC, Jakarta

Download

A. PPNI 

      1. AD / ART PPNI

      2. EDARAN PPNI PUSAT TENTANG IURAN ANGGOTA

      3. EDARAN TENTANG PEMBERIAN SURAT
          REKOMENDASI
   
     

B. KEPERAWATAN

      1. Standar Kompentensi Perawat

        2. Standar Praktek Keperawatan


        3. Form SIKP dan SIPP


        4. Manual Panduan Register Online STR


      5. Buku Panduan SKP 2014

      6. Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Perawat


C. UNDANG UNDANG

       1. Undang-Undang Keperawatan ( UU No. 38 Tahun 2014) 

       2. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

           ( ASN )

       3. UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

       4. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

       5. UU NO. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa




D. PERATURAN MENTERI KESEHATAN

      1. Registrasi dan Praktek Keperawatan 
          ( KepMenkes No. 1239/Menkes/SK/XI/2001 )

      2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 908 Tahun 2010 

          Tentang Keperawatan Keluarga

      3. Permenkes No. 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan 

          Tindakan Kedokteran

      4. Permenkes No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis

      5. Permenkes No. 161 Tahun 2010 Tentang Registrasi 
          Tenaga Kesehatan

      6. Permenkes No. 17 Tahun 2013 Tentang perubahan 
          Permenkes No. 148 Tahun 2010 Tentang Praktek 
          Keperawatan

      7. Kebijakan Menkes Terkait UU Keperawatan di RS



E. PERATURAN LAIN

     1. Jabatan Fungsional Perawat (Permenpan No. 25 Tahun 2014)




F. PENDIDIKAN KEPERAWATAN
   1. Keputusan AIPNI ttg Penyelenggaraan Pendidikan 
        Keperawatan Berkelanjutan 
   2. Capaian Pembelajaran Program Studi 
       Ners Spesialis
F. KULIAH UMUM

    1. Kuliah Hukum - Peraturan Perundangan Terkait
        UU Keperawatan





   
G. LAIN-LAIN
 
    1. Surat Rekomendasi Keringanan Biaya STR MTKI



H. APLIKASI ANDROID


    1. DPD PPNI PACITAN

    2. Aplikasi PCARE BPJS

    3. 7 Langkah Cuci Tangan

    4. Tips Ujian Kompetensi Perawat

    5. Tips Melahirkan Normal

    6. Pola Hidup Sehat

    7. Tips Hamil
    
    8. Serba-Serbi Keperawatan

    9. Registrasi Online Uji Kompetensi Perawat

   10. Penilaian Tingkat Kesadaran GCS 

   11. Starline Sistem Akreditasi Online Perawat



I. STARLINE

    1. Panduan Starline





    

SKP Perawat

Hasil rapat PPNI kota surabaya sabtu 28 november 2015: 1. 25 skp terdiri dari apa sja: a. Kegiatan praktek profesional : 5 skp *bisa dlm bntuk pelayanan kita di rumah sakit dapat 1 skp per tahun b. Pendidikan berkelanjutan : 10 skp *dari seminar, pelatihan, workshop (skp yg dikeluarkan harus dri PPNI (kota, prov ataupun pusat)) c. Pengembangan ilmu pengetahuan : 5 skp *dari penelitian ilmiah d. Pengabdian masyarakat : 5 skp
Nb. *masing2 tdi merupakan ketentuan dri pusat, tpi tdak harus masing2 pnya jika salah satu tdk ada bisa di ganti dgn yg lain. Contoh: penelitian dan pengabdian masyarakat qt jarang mlakukan, sehingga bisa qt ambil kekurangan skp dri mngikuti seminar atau pelatihan. *mnjadi pengurus PPNI trmasuk dlm pengabdian masyarakat, sehingga mndapatkan skp, untuk ketua 2 skp dan untuk pengurus 1 skp.
2. ALUR PERMOHONAN: a. Persyaratan: *Pengantar dri KABID kep. Mengetahui komisariat ppni *FC ijazah * FC KTA ppni *FC str *FC sertifikat (dgn legalisir komisariat ppni RSMU) *mengisi surat pernyataan (disiapkan oleh komisariat ppni RSMU)
b. Menuju PPNI kota sby (untuk verifikasi SKP dan mndapatkan surat rekomendasi ke PPNI provinsi) c. Jika memenuhi 25 SKP, menuju ke PPNI provinsi ( dapat surat rekom lgi untuk ke mtkp) d. Stlah itu ke mtkp dgn mmbawa prsyaratan: *FC ijazah legalisir 1 *FC str (dgn yg asli) *pengantar rekom 25 skp (surat dri ppni kota dan provinsi) e. Baru menuju ke P2T (dgn mmbawa rekom dari MTKP)
3. Bagi str yg habis masa berlakunya tahun 2016 a. bulan januari - juni PPNI tdk mewajibkan brapa skp yg harus dimiliki, brapapun yg dmiliki PPNI ttap mmbuatkan surat rekom ke ppni provinsi b. Bulan juli - desember Ppni mewajibkan setiap perawat memiliki minimal 10 skp untuk di buatkan rekom ke ppni provinsi c. Untuk bulan januari 2017 Semua perawat wajib memiliki 25 skp.

Permohonan Data & Pengangkatan Honorer Perawat

Beberapa waktu yang lalu perwakilan Perawat Honorer bersama PPNI telah melakukan kunjungan dan menyampaikan aspirasi mereka ke DPR RI. Dalam kunjungannya tersebut pada tanggal 16 Maret 2017 itu untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR RI dengan hasil sebagai berikut:
  • Pimpinan DPR RI akan secara resmi menyampaikan aspirasi PPNI dan Perawat Honor/nonPNS ini kepada Presiden RI untuk ditindaklanjuti
  • DPR RI akan memasukkan usulan PPNI dan Perawat Honorer agar perawat-perawat honor/nonPNS yang bekerja di Institusi Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah diterima sebagai PNS secara otomatis dan lama bekerja diperhitungkan sebagai masa kerja melalui Revisi UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN atau melalui upaya lainnya
  • DPR RI melalui komisi terkait melakukan koordinasi dengan pemerintah yaitu Kementerian terkait untuk menghilangkan hambatan dalam mengangkat perawat honor/nonPNS menjadi PNS
Hasil kunjungan tersebut terlampir dalam surat edaran PPNI No:0644/DPP.PPNI/S.I/K/III/2017 perihal: Informasi Hasil Kunjungan 16 Maret 2017 atau yang terlampir diabwah ini: (klik gambar untuk memperjelas)

Permohonan Data & Pengangkatan Perawat Honorer Menjadi PNS - Surat Edaran PPNI

Dan menanggapi hasil pertemuan tersebut dan juga guna melengkapi jumlah data perawat honorer yang ada, PPNI juga meminta keseluruh DPD untk mengirimkan data jumlah perawat honorer yang bekerja di Instansi Pemerintah sebagaimana yang kutipan pada surat udaran berikut ini:

Berdasarkan surat dari DPP, PPNI Nomor:0169/DPP.PPNI/SE/K.S/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, perihal: Jumlah Perawat Honorer, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua DPD PPNI Kab./Kota Se-Jatim untuk dapatnya mengirimkan data tenaga perawat honor / nonPNS yang bekerja di instansi pelayanan kesehatan milik pemerintah. Data tersebut sebagai bahan pembanding dari data pemerintah untuk memperjuangkan pengangkatan PNS dari Perawat Honor/nonPNS.

Adapun data yang dibutuhkan mohon disesuaikan dengan format terlampir (contoh format terlampir) file Ms. Excel (.xls) dan dikirm via email : [email protected] selambat-lambatnya tanggal 30 Maret 2017, karena harus segera kami teruskan ke DPP, PPNI.


Permohonan Data & Pengangkatan Perawat Honorer Menjadi PNS - Surat Edaran PPNI

Dengan adanya surat edaran diatas (klik hambar untuk memperjelas) maka peluang emas untuk teman-teman yang saat ini sudah bekerja bertahun-tahun menjadi honorer atau paling tidak 5 tahun lebih menjadi peluang untuk menjadi PNS tanpa melalui tes sebagai yang telah dibahas pada Revisi UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN, silahkan baca mengenai UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) tersebut

Namun ada permasalahan yang nantinya akan muncul kembali yaitu Bagaimana dengan perawat yang bekerja di instansi non pemerintah atau swasta yang telah bekerja lebih dari 5 tahun? Semoga juga ada perhatian khusus untuk perawat yang bekerja di non pemerintah atau swasta agar menjadi PNS melalui jalur lain

Dan semoga dalam pengangkatan perawat honorer menjadi PNS nanti tidak ada KKN yang berlaku karena jika KKN sudah berlaku dan berjalan maka jangan harap untuk perawat-perawat yang bekerja diatas 10 tahun bisa menjadi PNS. Pengabdian yang tertutup oleh manisnya rupian.. Save Indonesia from KKN!!



PPNI minta perubahan regulasi ASN

Jakarta (ANTARA News) - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) meminta agar adanya perubahan regulasi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat menerima PNS dari perawat yang honor atau tenaga kerja sukarela (TKS) tanpa syarat dan menghargai lama masa kerja yang telah di lakoni di instansi pemerintah
"Besok, PPNI bersama sejawat anggotanya yaitu perwakilan perawat honor dan TKS akan memperjuangkan nasib dengan melakukan aksi ke DPR terutama Komisi II DPR RI untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan," ujar Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah, di Jakarta, Rabu.

PPNI juga akan meminta komitmen DPR melakukan pengawasan kepada pemerintah untuk menghapus sistem kerja TKS di institusi pemerintah. 

"Pemerintah juga harus mengawasi sektor swasta yang mempekerjakan perawat agar memberikan penghargaan yang layak, menghilangkan diskriminasi kebijakan dan

Pentingnya NIRA

 NIRA adalah Nomor Induk Registrasi Anggota. Untuk menjadi anggota PPNI, perawat harus mempunyai NIRA. Jika seorang Perawat tidak memiliki NIRA tentu dia tidak bisa disebut sebagai anggota PPNI yang sah, walaupun profesinya seorang Perawat.

  Apa konsekuensi jika tidak memiliki NIRA? Jika seorang Perawat tidak memiliki NIRA maka segala kebutuhan untuk pengembangan profesi pasti tidak akan terfasilitasi. Perpanjangan STR tentu tidak bisa diakomodasi karena tidak akan mendapatkan rekomendasi dari PPNI, SIKP, SIPP tidak bisa diterbitkan, SKP online tidak dapat diproses dan satu hal yang paling penting adalah jika terjadi hal hal yang membutuhkan advokasi PPNI, maka secara organisasi tidak akan bisa membackup. Contoh, jika mendapat tuntutan hukum kerena dianggap lalai dalam pelayanan yang mengakibatkan masalah pada pengguna layanan maka PPNI yang menjadi wadah organisasi Perawat tidak bisa menjalankan fungsi advokasinya, karena yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai anggota PPNI, karena tidak memiliki NIRA.


   Demikian penjelasan tentang NIRA, semoga bermanfaat dan yang lebih penting segera mendaftar menjadi anggota PPNI bagi yang belum memiliki NIRA.

Sekilas

Penanganan pada Orang Pingsan

Penanganan pada Orang Pingsan     Kita sering menjumpai orang yang tiba-tiba pingsan, seperti saat upacara bendera, saat lomba grak ...

Popular Posts